audit

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2017, di rumah Pemohon I, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah Pemohon II bernama Mulhima bin Adang disaksikan oleh La Montia bin Lawono dan H. Lajuni bin La Mbaa, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Zannati Tahta Umahati, Tazrimin Tahtihal Tobi dan Muhammad Ibnu Ghozali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa perkara a quo adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2008, di RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sah menurut hukum?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka Pengadilan Agama Maumere secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara a quo, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum point de interest point de action, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah kawin tidak tercatat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Pemohon I yang sudah bercerai dengan isterinya terdahulu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon bernama Rahmad Joni bin Lajuni dan saksi kedua bernama La Montia bin Lawono, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan pelaksanaan akad nikah Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II adalah gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1.   Pemohon I (Amid Bomber bin Anis Tobi) dengan Pemohon II (Dewi Multi Nurhayati binti Mulhima) telah dinikahkan oleh Takmir Masjid bernama Ishak Abdullah;

2.   Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Mulhima bin Adang;

3.   Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh La Montia bin Lawono dan H. Lajuni bin La Mbaa;

4.   Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;

5.   Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara’ atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka  Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,     serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian/keterbatasan Para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum Negara karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama  sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرارالعاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017 di RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amid Bomber bin Anis Tobi) dengan Pemohon II (Dewi Multi Nurhayati binti Mulhima) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017 di RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun anggaran 2026;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Muhamad Raja Mage Kusi bin Abdul Sila Pajaga) terhadap Penggugat (Yeni Sandiana Sari binti Sahar);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2019 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/004/IX/2019 tanggal 12 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Namandoi, RT. 013 RW. 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jln. Mangrove, Lorong Kepiring, RT 001 RW 001, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Namandoi, RT. 013 RW. 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 2 (dua) tahun (September 2020 - Agustus 2022);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naysila Kirana Raja, NIK 5307085304200002, lahir di Sikka, 13 April 2020, Jenis kelamin Perempuan (anak tersebut dalam pengawasan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2019 yang sebabkan oleh Tergugat mengeluarkan bahasa dan kaliamat yang tidak pantas semisal “siapa nih yang curi kunci motor di sini”;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat mengancam Penggugat akan menikam Penggugat dengan sebilah pisau dalam kamar tidur, namun tidak berhasil karena Penggugat berteriak dan ayah kandung Pengguat yang meleraikan;
6. Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat mendapatkan informasi dari sepupu Penggugat yang bernama Anas bahwa Tergugat berada di Kalimantan sejak bulan Oktober 2022 untuk bekerja;
7. Bahwa pada bulan September 2024 Tergugat kembali ke Maumere;
8. Bahwa sejak bulan September tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Namandoi, RT. 013 RW. 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tuanya di Jln. Mangrove, Lorong Kepiring, RT 001 RW 001, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat; 
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;