audit

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa mengenai petitum Permohonan angka 1, petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum Penetapan;

Petitum angka 2 tentang Menetapkan Sah Perkawinan

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

a.      adanya calon suami;

b.      adanya calon istri;

c.      adanya wali nikah;

d.      adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;

e.      adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan, keterangan para pihak dan keterangan para saksi menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam jika wali nasab dalam kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya tidak ada maka dapat digantikan oleh kelompok kedua yaitu kelompok kerabat saudara laki laki kandung atau saudara laki laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka maka sudah patut jika saudara kandung Pemohon II menjadi Wali nasab dari pemohon II;

Menimbang bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Wali nasab Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Takmir Mesjid untuk menjadi wali karena tidak fasih berbahasa Indonesia maka Takmir mesjid sebagai wakilnya menggantikan kedudukan tersebut dan boleh menikahkan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Wali nasab yang sah yaitu kakak kandung pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi:

Artinya: Rukun  nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

            Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah  hadir dalam Hakim tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, Wali nasab Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab I'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu  : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum islam sebagai berikut;

Artinya: “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.“ (I anatut Thalibin IV : 254);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim  berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan PemohonII pada tanggal 23 November 2023, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan  “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya, sehingga hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Petitum Angka 3 tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka  permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Officio Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Alok;

Petitum Angka 4 tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus  dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon mengajukan biaya perkara secara Prodeo, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 39/Pdt.P/2026/PA.Mur tanggal 25 Juni 2026, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2026;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fajri bin Tahmid Safarudin) dan Pemohon II (Ayu Asari binti La Bahi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 bertempat di rumah Pemohon II, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2026;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa mengenai petitum Permohonan angka 1, petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum Penetapan;

Petitum angka 2 tentang Menetapkan Sah Perkawinan

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

1. adanya calon suami;
2. adanya calon istri;
3. adanya wali nikah;
4. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
5. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa syarat nikah menurut hukum islam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diantaranya :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bukan seseorang yang dilarang nikahi karena hubungan darah dalam garis lurus kebawah, kebawah maupun menyamping, tidak ada hubungan semenda dan atau hubungan sesusuan;
5. Mempelai wanita tidak sedang dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon II dengan wali nikah dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوح ووليٌ وشاهدان وصغة

Artinya: Rukun  nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah  hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, Kakak Kandung Pemohon II selaku wali karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan dari Para Pemohon bahwa pada tanggal 05 Juni 20223, telah terjadi akad nikah agama Islam sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam antara Para Pemohon yang dimana pada saat itu Usia Pemohon I adalah 21 Tahun dan Pemohon II adalah 17 tahun dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pada saat akad nikah Pemohon II masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa  sebagaimana yang diatur Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 bahwa Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) yaitu (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa syarat administrasi pernikahan dibawah umur harus ada dispensasi dari Pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (Tajdid nikah dan dicatatkan);

Menimbang bahwa meski rukun perkawinan telah dipenuhi oleh Para Pemohon namun oleh karena salah satu syarat pernikahan tidak dipenuhi yaitu batas minimal usia pernikahan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dipenuhi maka perkawinan para pemohon terbukti melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang melanggar ketentuan BAB II Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan pada saat salah satu atau keduanya dibawah umur tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku sehingga harus dinyatakan ditolak;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2026;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai  alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/ 1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995  tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cinta ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, yang mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

Artinya: “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba’dha dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2  huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu ba’in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf  f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ode Hidayat bin H. Ode Abdulah) terhadap Penggugat (Ode Sardianti binti Ode Ishak);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);