audit

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Maumere di papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada 25 Juni 2026 sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Mur, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon mengajukan biaya perkara secara Prodeo, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Mur tanggal 25 Juni 2026, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2026;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.P/2026/PA.Mur dari Para Pemohon;     
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;     
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon tidak mengirim nafkah saat di Malaysia, Termohon memiliki laki-laki lain dan ingin berc erai dengan Pemohon. Pada bulan September 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1.   Apakah sikap Termohon yang selingkuh dan selalu meminta cerai kepada Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?

2.   Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 terbukti Pemohon dan Termohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka Pengadilan Agama Maumere secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara a quo, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum point de interest point de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 tercatat di KUA Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Jama Wati binti Murhati dan saksi kedua bernama Jemi Diaz bin Simen Diaz, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jama Wati binti Murhati dan saksi Jemi Diaz bin Simen Diaz mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Pemohon dan Termohon pernah bertengkar melalui HP dan para saksi juga menyaksikan Termohon bersama laki-laki lain bernama Muhtir adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi masalah dalam rumah tangga serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1.   Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;

2.   Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai  perselisihan  dan

      pertengkaran terus-menerus;

3.   Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Muhtir;

4.   Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan;

5.   Pemohon sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum lslam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

2.  Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;

3.  Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan prilaku Termohon yang sering jalan bersama dengan selingkuhannya membuat Pemohon tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa selain tujuan perkawinan sudah tidak tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ada hal yang lebih penting dalam sebuah ikatan perkawinan suami isteri yakni masing-masing pasangan dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu-membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian)

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternative terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيم

Artinya: ”Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maumere adalah talak satu raj’i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N G A D I L I

1.    Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.    Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3.    Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias alias Jemi Diaz) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmit) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

4.    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon tidak mengirim nafkah saat di Malaysia, Termohon memiliki laki-laki lain dan ingin berc erai dengan Pemohon. Pada bulan September 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1.   Apakah sikap Termohon yang selingkuh dan selalu meminta cerai kepada Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?

2.   Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 terbukti Pemohon dan Termohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka Pengadilan Agama Maumere secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara a quo, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum point de interest point de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 tercatat di KUA Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Jama Wati binti Murhati dan saksi kedua bernama Jemi Diaz bin Simen Diaz, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jama Wati binti Murhati dan saksi Jemi Diaz bin Simen Diaz mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Pemohon dan Termohon pernah bertengkar melalui HP dan para saksi juga menyaksikan Termohon bersama laki-laki lain bernama Muhtir adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi masalah dalam rumah tangga serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1.   Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;

2.   Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai  perselisihan  dan

      pertengkaran terus-menerus;

3.   Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Muhtir;

4.   Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan;

5.   Pemohon sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum lslam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

2.  Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;

3.  Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan prilaku Termohon yang sering jalan bersama dengan selingkuhannya membuat Pemohon tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa selain tujuan perkawinan sudah tidak tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ada hal yang lebih penting dalam sebuah ikatan perkawinan suami isteri yakni masing-masing pasangan dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu-membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian)

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternative terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيم

Artinya: ”Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maumere adalah talak satu raj’i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N G A D I L I

1.   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir

2.   Mengabulkan permohonan secara Pemohon;

3.   Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias alias Jemi Diaz) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmit) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

4.   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon tidak mengirim nafkah saat di Malaysia, Termohon memiliki laki-laki lain dan ingin berc erai dengan Pemohon. Pada bulan September 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1.   Apakah sikap Termohon yang selingkuh dan selalu meminta cerai kepada Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?

2.   Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 terbukti Pemohon dan Termohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka Pengadilan Agama Maumere secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara a quo, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum point de interest point de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 tercatat di KUA Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Jama Wati binti Murhati dan saksi kedua bernama Jemi Diaz bin Simen Diaz, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jama Wati binti Murhati dan saksi Jemi Diaz bin Simen Diaz mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Pemohon dan Termohon pernah bertengkar melalui HP dan para saksi juga menyaksikan Termohon bersama laki-laki lain bernama Muhtir adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi masalah dalam rumah tangga serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1.   Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;

2.   Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai  perselisihan  dan

      pertengkaran terus-menerus;

3.   Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Muhtir;

4.   Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan;

5.   Pemohon sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum lslam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

2.  Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;

3.  Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan prilaku Termohon yang sering jalan bersama dengan selingkuhannya membuat Pemohon tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa selain tujuan perkawinan sudah tidak tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ada hal yang lebih penting dalam sebuah ikatan perkawinan suami isteri yakni masing-masing pasangan dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu-membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian)

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternative terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيم

Artinya: ”Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maumere adalah talak satu raj’i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N G A D I L I

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.   Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Hamid Dirwan bin Abas Dias alias Jemi Diaz) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Siti Nur Afni Dewi binti Abdul Bahmit) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

3.   Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).