audit

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Rusli, lahir di Maumere pada tanggal 26 April 2015 sebelum pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 Oktober 2017 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Permohonan Asal Usul Anak sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak yang bernama Rusli adalah anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1 sampai P7 serta bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P6 terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka Pengadilan Agama Maumere secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara a quo, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum point de interest point de action, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara resmi pada tanggal 23 Oktober 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon bernama Rusli lahir pada tanggal 26 April 2015, pada saat ini Para Pemohon masih terikat dalam pernikahan tidak tercatat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon bernama Anu Ati Mbio binti Mbio Ukase dan saksi kedua bernama Yani binti La Saimi sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengetahui terjadinya pernikahan tidak tercatat yang dilaksanakan sekitar tahun 2014 dan dikaruniai seorang anak bernama Rusli yang lahir pada tanggal 26 April 2015, kemudian Para Pemohon mencatatkan pernikahannya dengan menikah resmi pada tanggal 23 Oktober 2017 dan anak tersebut dinyatakan anak Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah sirri sekitar tahun 2014  dan  telah  lahir

seorang anak bernama Rusli di Maumere pada tanggal 26 April 2015;

1. Bahwa Rusli adalah anak Para Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan atas anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara sah di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Oktober 2017;

Pertimbangan Petitum Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka anak yang bernama Rusli, lahir pada tanggal 26 April 2015 merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, namun Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan “hubungan perdata” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan  perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “Kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek sosiologis dalam masyarakat maupun dari aspek hukum dan atau peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan  Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang bernama Rusli, lahir di Maumere pada tanggal 26 April 2015 merupakan anak yang lahir dari rahim Pemohon II dan diakui oleh Pemohon I sebagai anaknya, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak sah secara biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anak yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang bernama Rusli, lahir di Maumere pada tanggal 26 April 2015, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Rusli, lahir pada tanggal 26 April 2015 sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rusli, lahir pada tanggal 26 April 2015 adalah anak biologis dari Pemohon I (Ramli bin La Zamuli) dengan Pemohon II (Asmawati Amini binti Amini);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);